Jakarta, --  Anggota Komisi VII Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mengusulkan kepada pemerintah agar membuat satuan tugas (satgas) untuk mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar bersubsidi.

"Ini jadi perhatian kita, kalau perlu dibentuk satgas lah pak menteri (Menteri ESDM Arifin Tasrif). Bentuk satgas distribusi pengawasan BBM ini," ujar Mukhtarudin dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM, Rabu (24/8).

Menurut Mukhtarudin, satgas dibutuhkan untuk memastikan penyaluran pertalite dan solar bersubsidi tepat sasaran. Dengan demikian, penjualan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan sejak awal.

Saat ini, pengawasan BBM hanya dilakukan oleh BPH Migas. Namun, kemampuan BPH Migas terbatas karena tak memiliki akses kuat untuk mengecek distribusi di lapangan.

"Oleh karena itu, saya kira kalau memungkinkan bentuk satgas distribusi BBM ini. Tentu pemerintah yang nantinya bisa menyampaikan mekanismenya yang tepat seperti apa," jelas Mukhtarudin.

Data PT Pertamina (Persero) menunjukkan penyaluran pertalite telah mencapai 16,8 juta kl pada akhir Juli 2022. Dengan demikian, kuota pertalite hanya tersisa 6,25 juta kl dari kuota yang sebanyak 23 juta kl.

Sementara, penyaluran solar telah mencapai 9,9 juta kl hingga Juli 2022. Alhasil, sisa kuota solar hanya tersisa 5,2 juta kl dari total kuota 15,1 kl.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji berbagai kebijakan terkait penjualan BBM subsidi. Salah satunya menaikkan harga jual pertalite dan solar bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara terang-terangan menyatakan harga BBM jenis pertalite dan solar subsidi akan naik dalam waktu dekat.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga pertalite dan solar subsidi minggu ini.

"Mungkin minggu depan (minggu ini) presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga (BBM) ini," ucap Luhut.

Pemerintah seakan tak punya pilihan lain karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina. Hal itu berpotensi membuat belanja subsidi energi semakin membengkak.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun atau naik dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun.

Sementara, harga BBM penugasan pertalite masih ditahan di level Rp7.650 per liter dan solar bersubsidi Rp5.150 per liter.

Sumber : cnnindonesia.com