Jakarta,  -- Mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli mengkritisi Pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut tak memiliki rencana swasembada kedelai. Padahal, masalah kedelai bukan hal baru lagi dan terjadi dari tahun ke tahun.

Hal tersebutlah yang ia nilai menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan gejolak harga tahu dan tempe. Maklum, 90 persen dari konsumsi kedelai dalam negeri dipasok dari impor. Dia mencatat dari kebutuhan 2,5 juta ton per tahun, petani dalam negeri hanya bisa memasok 140 ribu ton di antaranya.

"Nah ini sudah lama terjadi dan sayangnya sejak Pemerintahan Jokowi tidak ada rencana untuk swasembada kedelai," terang dia pada acara News Cast CNN Indonesia TV, Jumat (4/3) malam.

Ia menilai seharusnya RI bisa swasembada kedelai jika pemerintah serius menanggulangi masalah rendahnya produktivitas kedelai. Tak seperti bawang putih yang hanya bisa ditanam di tanah jenis tertentu, ia menilai kedelai bisa ditanam secara massif di Indonesia.

Hanya saja, ia menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada petani yang ujung-ujungnya membuat mereka malas menanam kedelai. Tengoklah, harga di level petani yang hanya Rp5.000 per kg sedangkan harga di ritel dipatok Rp11 ribu per kg.

"Sehingga mereka buntung tanam kedelai sehingga justru solusinya impor, kalau ada masalah imoor. Kalau itu sih enggak perlu pemerintah yang canggih, itu mah pedagang saja yang suruh kerjain, sayangnya policy untuk memperbesar supply kedelai nyaris tidak ada," jelasnya.

Tak hanya Jokowi saja yang ia sentil, ia juga mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menilai Airlangga terlalu sibuk kampanye politik dibandingkan mengerjakan tugasnya.

Dari kacamata Rizal, mestinya Airlangga menjadi penengah atau koordinator antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam mencari solusi masalah pangan dalam negeri.

Ia menambahkan bahwa membentuk badan pangan baru solusi masalah pangan di RI, melainkan menempatkan pejabat di kursi yang tepat.

"Harus diintegrasikan kebijakan perdagangan dan impor dengan kebijakan produksi Kementan itu tanggungjawab Menko Perekonomian (Airlangga), tapi Menko-nya sibuk kampanye kiri kanan yang justru tanggungjawabnya engga dikerjain tugas dia buat koordinasi," tandasnya.

Sumber :  cnnindonesia.com