Jakarta, -- Pemerintah menyatakan segera mengambil langkah cepat guna mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang, antara lain dengan mengatasi masalah suplai batu bara dan LNG.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, solusi yang digunakan salah satunya adalah modernisasi sistem logistik dan infrastruktur. Sehingga, Indonesia akan dapat mempertahankan kapasitas sebagai negara penghasil sumber daya alam.

"Para menteri yang terkait suplai batubara dan LNG untuk mendukung pasokan listrik nasional langsung membagi tugas. Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan," kata Erick di Jakarta, Selasa (4/12).

Hal tersebut diungkapkan usai dirinya mengikuti rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kejaksaan Agung, serta BPKP pada Senin (2/1) malam. Pertemuan antara kementerian dan lembaga pemerintah tersebut diadakan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait prioritas mendahulukan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

Erick menambahkan, perbaikan sistem logistik dan infrastruktur itu bertujuan memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi. Selain itu, sesuai permintaan Jokowi untuk mengganti batu bara dengan energi baru terbarukan, Kementerian BUMN juga telah menyiapkan road map pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi, serta revewable energy.

Dipaparkan, target produksi batu bara pada 2022 akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dengan proyeksi di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton. Sebelumnya, produksi batu bara pada 2021 ditargetkan sebesar 625 juta ton. Sementara, kebutuhan batu bara dalam negeri pada 2022 diprediksi mencapai 190 juta ton. Angka tersebut meningkat, dibandingkan kuota DMO tahun ini yang mencapai 137,5 juta ton.

Adapun data Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa fenomena alam, seperti Badai La Nina yang menerjang Pulau Kalimantan pada November lalu yang meningkatkan curah hujan menyebabkan realisasi produksi batu bara hingga awal Desember mencapai 560 juta ton, atau sekitar 89,6 persen dari target. Di sisi lain, penyerapan batu bara dalam negeri hingga awal Desember baru menyentuh 121,3 juta ton, atau sekitar 88,2 persen dari target DMO.

Erick mengatakan, dalam rapat bersama itu disepakati bahwa Menteri ESDM akan mengeluarkan perubahan DMO yang bisa ditinjau per bulan. Pihak yang tidak menepati kontrak akan mendapat sanksi, berupa penalti tinggi, atau pencabutan izin.

"Lalu kami tetap mendukung pengembangan ekspor bersama Menteri Perdagangan sebagai pemasukan devisa negara dengan mengkalkulasi berapa kebutuhan dalam negeri, sedangkan dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan sinergi dengan para pihak untuk menangani logistik," kata Erick.

Sumber : cnnindonesia.com