Jakarta, -- BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (Unnes) terkait integrasi Tridharma Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, universitas yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki kemampuan untuk mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa dan akademisi untuk menjadi akselerator dalam mencapai tujuan pemerintah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, maupun kesehatan.

"Mahasiswa dan para akademisi merupakan agent of change yang diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat. Harapannya, seluruh mahasiswa dan para akademisi, khususnya di lingkungan Universitas Negeri Semarang mampu mengedukasi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS bukan saat sakit, tetapi mendaftar dengan tujuan melindungi diri dan membantu masyarakat yang sakit melalui iuran JKN-KIS yang dibayarkan setiap bulan," kata Ghufron.

Kerja sama itu disebut tak hanya pada lingkup penyelenggaraan JKN-KIS, tetapi juga dalam rangka meningkatkan sinergi terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta peningkatan kapasitas SDM, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya dan diskusi kelompok terarah.

Ghufron menambahkan, per Oktober 2021, jumlah peserta yang terdaftar di Klinik Puslabkes Unnes adalah sebanyak 7.879 jiwa. Untuk itu, dia menyampaikan apresiasi kepada Unnes atas sinergi yang dibangun dalam upaya pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdaftar di Klinik Puslabkes UNNES.

"Kami berharap, kerja sama dan sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Universitas Negeri Semarang dapat memberikan manfaat timbal balik bagi seluruh pihak dalam meningkatkan kesehatan dan kemajuan bangsa, khususnya bagi mahasiswa dan akademisi di lingkungan Universitas Negeri Semarang," katanya.

Rektor Universitas Negeri Semarang, Fathur Rokhman mengungkapkan, kesehatan adalah aset individu, aset bangsa, sekaligus aset kolektif umat manusia. Karena itu, selain secara personal, kesehatan juga harus dijaga dengan mengembangkan sistem kesehatan kolektif yang bersifat nasional dan global secara terpadu dan terencana.

Fathur menegaskan, fakta bahwa penyakit menular tidak mengenal teritori politik membuat upaya menjaga kesehatan harus dilakukan secara kolektif dan komprehensif.

"Kita beruntung memiliki regulasi yang relatif lengkap terkait jaminan kesehatan. Peraturan perundang-undangan ini telah menjadi dasar dan panduan dalam memelihara dan mengembangkan kesehatan nasional bangsa Indonesia, termasuk berbagai program studi kesehatan, termasuk UNNES, memiliki program studi kesehatan masyarakat dan ilmu gizi yang juga punya peran sentral dalam menjaga kesehatan masyarakat," ujarnya.

Melalui kerja sama yang disepakati, Fathur berharap Unnes dapat menjadi institusi pendidikan yang terus bertumbuh, juga segera memiliki program studi kedokteran. Dengan demikian, peran yang dimiliki Unnes terkait kesehatan nasional akan lebih besar lagi.

 

Sumber : cnnindonesia.com