Jakarta -- Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widiyawati menyatakan rendahnya literasi menjadi salah satu faktor merebaknya hoax vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Dia mengklaim Kemenkes telah melakukan edukasi hingga penguatan literasi terkait isu kesehatan. "Itu adalah langkah utama yang terus menerus memang kami lakukan untuk melawan persebaran berita disinformasi atau hoax ini," ujar Widiyawati dalam dialog “Melawan hoax dan Misinformasi Vaksinasi COVID-19”, Rabu (7/8). Widiyawati menuturkan isu kesehatan bersifat spesifik. Sehingga butuh keahlian khusus untuk menjawab atau mengklasifikasikan apakah sebuah informasi seputar kesehatan itu benar atau sebaliknya. Widiyawati mengimbau masyarakat terlebih dahulu menyaring sebelum menyebar sebuah informasi atau 3S. Dia yakin masyarakat akan memahami informasi yang diterimanya benar atau sebaliknya. Widiyawati juga menyarankan masyarakat melihat kanal resmi Kemenkes untuk mengetahui sebuah kebenaran informasi. Dia memastikan pihaknya akan terus memperbarui informasi seputar informasi yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Communication for Development Specialist UNICEF, Rizky Ika Syafitri menyatakan pihaknya sempat melakukan survei terkait dengan vaksinasi Covid-19. Hasilnya, 65 persen menyatakan siap divaksin, 27 persen ragu-ragu, dan sisanya menolak. "Kalau ditanya menolak, selalu alasannya keamanan dan efektivitas vaksin. Ada lagi soal halal dan haram vaksin," ujar Rizky. Rizky menyampaikan sebuah hoax bisa menyebar hingga sepuluh tingkatan hanya dalam 24 jam. Sedangkan klarifikasi, tidak bisa mencapai level itu dalam waktu yang sama. "Jadi hoax ini tidak bisa ditangani business as usual. Ini bukan main-main, ini risikonya dampaknya nyawa. Orang kehilangan haknya atas imunisasi atas pelindungan diri. Kita bisa mengalami wabah dan tidak mencapai herd immunity karena hoax," ujarnya. Terkait dengan itu, dia menyampaikan hoax harus ditangani dari hulu ke hilir. Misalnya, masyarakat harus dibekali dengan literasi digital bahwa semua yang ada di internet itu benar. "Biasakan menggunakan sumber-sumber yang dipercaya," ujar Rizky. Dia menambahkan perlunya perangkat untuk menangkal hoax, misalnya situs atau medsos yang berisi klarifikasi atas informasi yang menjadi polemik di masyarakat. "Tapi kuncinya benar-benar dikolaborasi. Karena ini tidak bisa ditangani sendiri. Perlu pemerintah, masyarakat sipil, dan penegak hukum," ujarnya. Berdasarkan data Kemkominfo, sebanyak 1.513 isu hoax Covid-19 ditemukan sejak 23 Januari hingga 6 April 2021. Pengajuan takedown mencapai 2.987 dengan 2.600 sudah ditindaklanjuti. Sebanyak 113 sudah masuk ke ranah hukum. Kominfo menyampaikan Facebook menjadi tempat sebaran Covid-19 terbanyak dengan 2.411. Kemudian diikuti Twitter sebanyak 503, YouTube sebanyak 49, dan Instagram sebanyak 24. Sedangkan khusus terkait hoax vaksin Covid-19, Kominfo mencatat ada 154 isu hingga 6 April 2021. Lagi-lagi, Facebook menjadi tempat paling banyak tersebarnya hoax vaksin Covid, kemudian disusul Twitter, YouTube, TikTok, dan Instagram. Sumber : cnnindonesia.com