Kepolisian RI meminta pemerintah daerah mendukung sistem tilang elektronik atau Electronic Trafic Law Enforcment (ETLE).

"Tentu harapan kami semua daerah akan melakukan hal yang sama," kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Refdi Andri di Jakarta, kemarin. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga (Persero) menerapkan tilang elektronik meningkatkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Sistem ini baru diterapkan di Jakarta yaitu di jalur Transjakarta, menyusul nanti di jalan tol dalam kota yang dikelola oleh PT Jasa Marga. Refdi menjelaskan tilang CCTV menelan investasi cukup besar yang mampu mencocokkan data pelanggar yang berasal dari luar kota Jakarta. Pihak kepolisian berharap realisasi E-TLE segera berlaku secara nasional. "Tetapi kan investasinya cukup besar, meskipun kami juga mengimbau semua pemerintah daerah berkontribusi pada hal demikian," ucap Refdi tanpa menjelaskan dana yang disiapkan untuk sistem tilang elektronik. Ia mengatakan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Lalu Lintas, Pemda wajib memberi dukungan. Pemda diharapkan punya peran terkait permasalahan lalu lintas di daerahnya. "Baik tingkat kabupaten, tingkat kota, maupun tingkat provinsi, semua ikut berkontribusi," ujar Refdi. CCTV tilang telah disesuaikan dengan fitur yang akan menjerat berbagai jenis pelanggaran pengendara di jalan raya. Mulai dari ganjil genap, tidak menggunakan sabuk pengaman, menerobos jalur busway, melebihi batas kecepatan, hingga fitur yang dipersiapkan untuk menjerat truk kelebihan muatan.

Sumber: CnnIndonesia