Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan saat ini aturan validasi IMEI masih dalam tahap koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail mengatakan dalam pembahasan tersebut akan dibahas mengenai pajak ponsel ilegal (BM). Ia mengatakan pajak ini akan berlaku untuk ponsel BM yang akan beredar setelah aturan validasi IMEI diterapkan. "Masih butuh koordinasi, pak menteri (Menkominfo) masih komunikasi dengan Bu Sri Mulyani kaitan dengan pajaknya. Ini untuk ke depan bukan untuk ke belakang," kata Ismail usai uji coba 5G di PT Smart, Tbk. Refinery di Marunda Jakarta Utara, Senin (19/8). Ketika ditanya kesiapan draf aturan validasi IMEI, Ismail mengatakan draf tersebut hampir selesai. Ismail mengatakan aturan ini juga terkendala hal kecil. Hal kecil tersebut adalah menemukan jadwal tiga menteri, yaitu Menkominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto untuk menandatangani aturan IMEI."Mencari waktu bapak-bapak itu, mereka maunya tanda tangan bersama. Belum ada jadwal bertemu," ujar Ismail. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys mengatakan ketiga kementerian ini harus saling harmonisasi dari sisi tugas pokok dan fungsi dalam aturan validasi IMEI. "Tiga kementerian ini pun masih harus di harmonisasi. Tapi baiknya regulasi ini jadi satu pemicu. Jadi pecambuk penakut bagi para pengedar ponsel BM," katanya.

Sumber: CnnIndonesia