Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemantauan pembicaraan warganet di media sosial terkait sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6). Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengungkapkan khusus jelang pembacaan putusan MK hari ini, Tim AIS bekerja lebih intensif untuk memantau percakapan publik di media sosial dan media online. "Sampai 12.00 siang tadi, hasil pantauan Kemkominfo tidak terjadi peningkatan atau eskalasi hoaks dan hasutan provokatif di medsos. Ada beberapa tagar di twitter dan IG serta Facebook yang membicarakan sidang MK, tapi secara umum kami nilai masih sangat landai dan konfusif," ujarnya kepada CNNIndonesia, Kamis (27/6). Sehingga menurut Nando tidak ada alasan untuk melakukan pembatasan fitur di media sosial. "Jadi kami menyimpulkan belum ada alasan untuk lakukan pembatasan fitur medsos saat ini," tambah Nando. Sejalan dengan itu, Kemkominfo imbau warganer untuk tidak sebarkan hoaks dan informasi menyesatkan via internet jelang dan selama pembacaan putusan MK siang ini. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menegaskan telah ada ratusan akun yang ditutup pemerintah karena terkait berita bohong atau hoaks. Dia pun mengingatkan warganet tidak memantik atau menyebarkan hoaks saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni. "Mari kita jaga dunia maya kita untuk tidak memantik hoaks dan tidak menyebarkan hoaks. Apalagi yang bersifat provokasi, hasutan dan sebagainya," kata Rudiantara di Medan, Sumatera Utara, Rabu (26/6). Rudiantara menyebut sampai saat ini hoaks atau informasi yang bersifat menghasut masih berseliweran di media sosial. Tindakan penutupan akun pun terus dilakukan. Dia mencontohkan pada tangga 21 Juni pemerintah menutup 600 akun terkait hoaks. Lalu, pada 22 dan 24 Mei, pihaknya menemukan lebih banyak akun penyebar hoaks atau hasutan dan provokasi di media sosial. Bahkan URL kanal yang digunakan untuk penyebaran hoaks di angka 600 sampai 700. Sumber: CnnIndonesia