Jakarta -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan mengaku sudah mengingatkan pemerintah agar tidak serampangan membuka kembali izin ekspor benih lobster atau benur yang sebelumnya dilarang lewat Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Menurutnya, Edhy seharusnya berperan sebagai regulator yang baik dan memperkuat pengawasan terhadap berbagai dugaan penyimpangan dan permainan yang mengedepankan profit semata. "Kami sudah mengingatkan pemerintah agar tidak serampangan membuat keputusan membuka kembali izin ekspor benur lobster yang sebelumnya secara tegas telah dilarang," kata Johan dalam keterangannya, Rabu (25/11). Dia menyampaikan, praktik penjualan atau ekspor benih lobster, kepiting, dan rajungan berpotensi menimbulkan indikasi kerugian negara dan lebih menguntungkan negara lain, seperti Vietnam. Menurutnya, ekspor benur juga telah mengancam populasi lobster di Indonesia selama ini. "Kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan lobster harus menjadi prioritas pemerintah, ujar Johan. Johan pun meminta pemerintah lebih berhati-hati menyangkut ekspor benur karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu. "Kita berharap bisa menjadi pembelajaran dan evaluasi total dalam pengelolaan lobster supaya komoditas ini dikelola dengan tata niaga perikanan yang berorientasi pada pemberdayaan nelayan demi memperbaiki kesejahteraan nelayan," tutur Johan. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan pihaknya telah menangkap Edhy di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada Rabu (25/11) dini hari. Menurutnya, penangkapan ini dilakukan terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster. Edhy diamankan usai kembali dari Amerika Serikat bersama 16 orang lain, termasuk istrinya, Iis Rosita Dewi yang juga anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Gerindra. Sumber : cnnindonesia.com