Jakarta -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan langkah Kapolri Jenderal Idham Azis merotasi 626 personel Polri jelang dirinya pensiun pada awal 2021 tidak perlu dinilai politis. Menurut Sahroni langkah tersebut pasti sudah dipertimbangkan dan tidak dilakukan secara tiba-tiba. "Jadi yang kemarin Kapolda DKI Jakarta dan Kapolda Jabar itu dimutasi, enggak usahlah dinilai langkah politis. Ya mungkin ada pertimbangan itu, tapi pasti keputusannya sudah dibuat jauh-jauh hari. Tidak ujug-ujug" kata Sahroni kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/11). Sahroni menyatakan mutasi merupakan hal yang lumrah di tubuh kepolisian. Ia pun meyakini, kebijakan rotasi 626 personel Polri telah melalui proses penilaian di internal. Menurutnya, Idham pasti menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dalam melakukan rotasi ini. "Saya juga lihat formasi barunya sudah pas, jadi ini pasti sudah dipertimbangkan betul-betul. Right men on the right place," ujar Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan hari ini (18/11). Idham merotasi 626 personel Polri melalui sembilan surat telegram (ST) yang diterbitkan pada Senin (16/11) dan ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan. Ini adalah perombakan jabatan besar-besaran menjelang dia pensiun. "Iya betul [penerbitan telegram], TR rutin. Ada sembilan ST, sebagai penyegaran organisasi baik tour of duty maupun tour of area," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11). Telegram itu diterbitkan dalam nomor ST/3228/XI/KEP./2020 hingga ST/3236/XI/KEP./2020. Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, beberapa sosok yang terkena rotasi ialah Komisaris Jenderal Antam Novambar yang ditarik sebagai pati Bareskrim Polri usai bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Sekretaris Jenderal. Sumber : cnnindonesia.com