Jakarta -- Mahasiswa membantah klaim Presiden Joko Widodo bahwa aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dipicu disinformasi dan hoaks di media sosial. Koordinator lapangan aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Anas Abi Hamzah mengatakan aksi unjuk rasa disebabkan pemerintah tak transparan. "Gerakan massa yang sebegitu banyak artinya ada ketidakbenaran dari pihak pemerintah dalam menyampaikan apa yang sedang dibuat, dalam hal ini UU Cipta Kerja," kata Anas saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (9/10). Anas mengatakan minimnya transparansi dari pemerintah yang justru menimbulkan hoaks. Ia bilang pemerintah tak mampu memberikan informasi jelas terkait undang-undang tersebut. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu juga menjawab imbauan Jokowi untuk menempuh uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tak puas. Menurutnya, mahasiswa tak akan mengambil jalan itu dalam waktu dekat. "Judicial review pun kita tahu siapa orang-orang yang di sana, ada orang-orang DPR juga. Itu jadi salah satu jalan yang akan ditempuh, tapi jangka panjang," ucap dia. Anas membuka kemungkinan akan ada aksi unjuk rasa susulan. Namun ia belum bisa memastikan kapan aksi digelar. Sebab saat ini mereka sedang berupaya membebaskan demonstran yang ditangkap polisi. Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang digelar di sejumlah daerah berujung kerusuhan. Aksi diwarnai bentrokan setelah pihak kepolisian melakukan tindakan represif. Presiden Jokowi tak berada di Istana Kepresidenan saat demo mengepung Jakarta. Ia baru memberi keterangan sore ini dan menuding aksi dipicu hoaks. "Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi disinformasi substansi info dan hoaks media sosial," ujar Jokowi, Jumat (9/10) petang. Sumber : cnnindonesia.com