Jakarta -- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Doni Monardo mengatakan tidak ada jaminan seluruh masyarakat akan mendapat vaksinasi virus corona dalam waktu dekat. Itu, kata Doni, karena ketersediaan vaksin yang terbatas. Saat ini, kata Doni, pemerintah telah mengupayakan ketersediaan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Pihaknya juga menargetkan vaksin Covid-19 tersedia pada awal 2021 dan terjangkau oleh masyarakat. "Namun ada vaksin belum tentu seluruh masyarakat kebagian, karena jumlahnya terbatas," kata Doni dalam dialog Media Bertanya Doni Monardo Menjawab di Youtube BNPB, Jumat (9/10). Sebab ketersediaan vaksin masih terbatas dan membutuhkan waktu hingga dapat didistribusikan, Doni meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan hingga mendapatkan vaksinasi. "Vaksin ini pun baru bisa menyeluruh diberikan mungkin tahu depan. Jadi sambil menunggu vaksin diberikan ke masyarakat, kita patuh kepada protokol kesehatan," ujar pria berpangkat Letnan Jenderal TNI yang juga Kepala BNPB tersebut. Sebelumnya dalam dokumen presentasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebutkan sasaran vaksinasi Covid-19 sejumlah 102,45 juta orang. Ada beberapa kelompok yang akan menjadi prioritas penerima vaksin. Kelompok pertama ialah orang yang berada di garda terdepan dalam menangani covid-19. Total orang yang menjadi sasaran pemberian vaksin di kelompok ini sebanyak 1,31 juta orang. Kedua, orang yang memiliki kontak erat dengan pasien Covid-19. Target sasaran pada kelompok ini sudah ditetapkan sebanyak 50 ribu orang. Ketiga, orang yang bertugas di bidang pelayanan publik dengan sasaran sebanyak 715 ribu orang. Kelompok keempat, masyarakat umum dengan sasaran berjumlah 92,28 juta orang. Lalu, vaksinasi juga diberikan kepada 4,36 juta tenaga pendidik. Kelompok terakhir, aparatur sipil negara (ASN) hingga lembaga legislatif yang sebanyak 3,72 juta orang. Usul Personel TNI-Polri Dilatih Suntik Vaksin Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pelatihan suntik vaksin kepada prajurit TNI dan personel Polri agar membantu proses vaksinasi Covid-19 ke masyarakat. Pria yang akrab disapa Emil ini menilai proses vaksinasi kepada jutaan penduduk Indonesia akan berjalan lambat apabila hanya mengandalkan tenaga kesehatan (nakes). "Saya titip ke Pak Jokowi kemarin, kalau boleh dilatih TNI/Polri supaya membantu dokter menyuntik vaksin, karena tanpa itu kita terlalu lama, sehingga baru 2022 normal baru kita," kata Emil dalam bincang ringan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10). Emil menilai dengan bantuan tenaga tambahan dari aparat keamanan, maka langkah itu dinilai dapat lebih mempersingkat proses vaksinasi. "Bisa dikompres tiga bulan Insya Allah 2021 hidup bisa lebih baik dibanding tahun ini," imbuhnya. Lebih lanjut, Emil pun mengaku kondisi tubuhnya baik-baik saja setelah terdaftar menjadi relawan uji klinis ketiga vaksin Sinovac. Emil pun telah menjalani penyuntikan vaksin Sinovac kedua, di Puskesmas Garuda Kota Bandung, Senin (14/9). Sebelumnya, ia juga telah menjalani penyuntikan pertama vaksin pada 28 Agustus lalu. Diketahui Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 5 Oktober lalu itu, pemerintah mengatur soal pengadaan hingga distribusi vaksin covid-19. Perpres tersebut juga mengatur kewenangan Menkes dalam menetapkan besaran harga pembelian vaksin covid-19. Penetapan harga pembelian vaksin Covid-19 dilaksanakan sesuai tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan. Sedangkan terkait perkembangan vaksin di tanah air, pemerintah pun mengaku komitmen untuk terus terus mengembangkan vaksin baik secara mandiri maupun kerja sama dengan perusahaan China, Sinovac, yang tengah melakukan uji coba tahap ketiga vaksin Covid-19. Selain itu ada pula PT Kimia Farma (Persero) dan PT Indo Farma (Persero) dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab, G42. Secara mandiri, Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin lewat Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Sumber : cnnindonesia.com