Jakarta -- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebut pandemi Covid-19 membuat masyarakat di sekitar pertambangan bermasalah dalam hal ketahanan pangan. Selain itu, warga juga mesti menghadapi intimidasi berbungkus penanganan Virus Corona. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil survei terhadap 39 komunitas, yang beranggotakan 29.821 warga, di wilayah tambang, dari Aceh hingga Papua, 18 Mei-12 Juni. Rinciannya, 21 komunitas di wilayah tambang yang masih beroperasi, delapan komunitas di wilayah tambang belum beroperasi, tujuh komunitas di wilayah tambang gagal operasi, dan tiga komunitas di wilayah tambang yang berhenti beroperasi sementara. Dalam survei terhadap komunitas yang didominasi petani dan nelayan itu, ditemukan perubahan pemenuhan pangan warga tambang, perubahan pemenuhan air, dan masalah ketahanan pangan, hingga temuan intimidasi. Pertama, dalam hal status ketahanan pangan, 23 persen atau sembilan dari 39 responden memprediksi bahwa komunitas mereka bisa bertahan dengan penyediaan pangan mandiri selama lebih dari satu tahun. Dari seluruh responden yang menjawab demikian, sebagian besar yakni tujuh komunitas berada di wilayah yang mana pertambangan tidak beroperasi. Untuk 21 wilayah dengan tambang yang masih beroperasi, sebagian besar warganya memprediksi mampu bertahan kurang dari satu bulan dan 3-6 bulan. Hanya dua responden yang memprediksi ketahanan pangan mereka mampu bertahan lebih dari satu tahun. Selain itu, lima dari tujuh wilayah komunitas (18 persen) yang memprediksi ketahanan pangan mereka hanya bertahan kurang dari satu bulan, berasal dari wilayah dengan tambang masih beroperasi. "Imunitas pangan warga yang lebih tinggi di masa pandemi ini nampak jelas pada wilayah di mana tambang tidak beroperasi," kata Peneliti dari Jatam, Ki Bagus Hadi Kusuma, dalam keterangannya, Senin (4/8)."Ini tak lepas dari terjaminnya infrastruktur ekologis penopang ruang hidup warga yang belum mengalami kerusakan atau gangguan berarti akibat operasi tambang," lanjutnya. Kedua, dalam hal pemenuhan pangan, ada penurunan jumlah komunitas yang mampu memenuhinya dari lahan milik sendiri atau komunal. Yakni, dari 30 komunitas sebelum pandemi, menjadi 28 komunitas setelah pandemi. Namun, ada peningkatan jumlah pemenuhan pangan dari wilayah/komunitas sekitar dari 19 komunitas sebelum pandemi menjadi 21 sesudah pandemi. Selain itu, jumlah komunitas yang membeli kebutuhan pangannya dari luar wilayah meningkat setelah pandemi. Yakni, dari 14 komunitas menjadi 17 komunitas. "Pergeseran di atas adalah dampak dari pembatasan aktivitas komunitas sepanjang pandemi di masa awal peristiwa ini berlangsung," ucap Bagus. "Sehingga, mereka mengalami kesulitan dalam pergi bertani, berkebun atau melaut dan membuat produktivitas mereka turun dan cenderung menjadi konsumen dengan memenuhi kebutuhan pangannya dari wilayah komunitas sekitar dan wilayah luar," imbuh dia. Ketiga, dalam hal pemenuhan air. Jatam menemukan peningkatan konsumsi air dari sumber air alam, yakni 31 komunitas sebelum pandemi, menjadi 32 komunitas sesudah pandemi. Penggunaan air tadah hujan juga meningkat dari lima komunitas menjadi tujuh. "Peningkatan konsumsi sumber air dari alam tersebut terjadi karena menurunnya pendapatan warga dan komunitas sepanjang pandemi," ujar Bagus. Selain itu, ada penambahan konsumsi air kemasan dari 13 komunitas sebelum Covid-19 menjadi 15 komunitas sesudah pandemi. Namun, ada penurunan penggunaan air PDAM dari 6 komunitas menjadi lima. Jatam menyebut peningkatan konsumsi air kemasan ini bisa bermakna dua hal. Pertama, pembatasan sosial membuat warga lebih banyak beraktivitas di rumah. Kedua, konsumsi air kemasan dinilai lebih aman daripada sumber air dari alam, seperti sumur dan sungai, yang sudah terkontaminasi tambang. Misalnya, komunitas di Desa Santan, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, karena ada operasi pertambangan batu bara di hulu sungai. "Komunitas menghadapi kekhawatiran akan pencemaran akibat operasi pertambangan," kata Bagus. Intimidasi dan Kriminalisasi Jatam juga mencatat 15 komunitas mengalami intimidasi selama pandemi. Misalnya, di Banyuwangi, akhir Maret. Saat itu, pemerintah hendak membubarkan tenda posko warga penolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu dan Salakan dengan dalih pandemi Covid-19. Namun, warga tidak terima karena aktivitas pertambangan tetap berjalan serta mendatangkan pekerja dan alat berat baru. Selain intimidasi, warga juga menghadapi kasus perampasan lahan (11 komunitas), bentrok fisik (10 komunitas), kriminalisasi (9 komunitas), konflik/kecemburuan sosial (10), penurunan ekonomi (6), lainnya (1). "Pandemi COVID-19, yang merupakan bencana bagi banyak orang, justru dijadikan celah bagi beberapa kelompok, termasuk mereka yang terlibat dalam bisnis pertambangan," tandas Bagus. Sumber : cnnindonesia.com