Jakarta -- Penanganan virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta menunjukkan banyak prestasi jika menilai dari jumlah pengetesan. Angka rata-rata positif (positivity rate) di DKI saat ini cenderung lebih kecil dibanding angka nasional. Selain itu, ada kemajuan dalam perubahan zonasi wilayah risiko di DKI juga. Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporannya mengatakan DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan jumlah tes spesimen Covid-19 tertinggi, bahkan melampaui standar mereka. Sesuai standar WHO, rasio uji spesimen corona adalah 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Sementara DKI Jakarta mencapai 4 orang per 1.000 penduduk dalam satu minggu. "Satu-satunya provinsi di Jawa yang mencapai patokan deteksi kasus minimal (dari standar WHO) adalah Jakarta," dikutip dari salinan laporan WHO Indonesia, Kamis (23/7). Selain itu, angka positivity rate atau kepositifan kasus di DKI Jakarta hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata angka nasional. Angka positivity rate global berada di angka 5 persen, sedangkan Jakarta berada di angka 5,2 persen. Selain dua hal tersebut, prestasi lainnya yang dicapai DKI Jakarta adalah perubahan zonasi wilayah risiko Covid-19. Satgas Covid-19 menyatakan berdasarkan pada data 19 Juli, empat daerah di DKI Jakarta berhasil berubah zonasi dari zona merah ke zona oranye. Daerah tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Wilayah yang masih zona merah kini hanya Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Namun segudang prestasi ini tidak lantas membuat DKI Jakarta terbilang berhasil mengendalikan virus. Ahli epidemiologi klinis Universitas Indonesia, Indah Suci Widyahening menilai sebetulnya sejak awal penanganan pengendalian virus di Jakarta belum optimal. "Sejak awal memang belum optimal," kata Indah pada CNNINdonesia.com, Jumat (24/7). Ia mengatakan demikian berdasarkan perkembangan data penambahan kasus Covid-19 di ibu kota RI tersebut. Dalam beberapa hari terakhir grafik penambahan kasus positif di Jakarta memang menunjukkan tren peningkatan, bahkan beberapa kali pecah rekor. "Kalau melihat dari grafik kasus harian, gelombang pertama saja belum selesai, karena jumlah kasus harian masih terus meningkat. Sejak puncak tertinggi di tanggal 12 Juli (404 kasus), ternyata ditemukan lagi puncak yang lebih tinggi pada 21 Juli (441 kasus)," ucap Indah. Walau masih menunjukkan peningkatan kasus harian, Ahli Pandemi Universitas Griffith, Dicky Budiman mengatakan DKI Jakarta bisa menjadi contoh dalam penanganan virus corona. Hal itu didasari pada jumlah pengujian risiko infeksi Covid-19 yang masif di Jakarta. "Kalau dibanding daerah lain memang Jakarta yang paling bagus dari sisi tes, dia sudah memenuhi standar WHO," kata Dicky lewat sambungan telepon, Jumat (24/7). Oleh sebab itu, dari sisi pengujian dan penelusuran kontak erat dengan pasien positif, Dicky beranggapan Jakarta pantas dijadikan acuan untuk daerah lain di Indonesia yang masih sedikit angkanya. "Kalau dari sisi tes, memang bisa menjadi acuan untuk daerah lain," ucap Dicky. Namun Dicky mengatakan, hanya mengandalkan pada pengujian saja tidak cukup untuk menjadikan DKI sebagai contoh utama dalam pengendalian pandemi Covid-19. Masih ada beberapa indikator lainnya yang harus terpenuhi oleh DKI Jakarta seperti pelacakan dan isolasi. Dua hal terakhir ini, menurut Dicky belum berhasil dioptimalkan pemerintah DKI Jakarta. "Jakarta memang testing-nya banyak, tapi tracing dan isolasinya menurut saya belum bagus, dan itu dibuktikan dengan banyak klaster baru muncul," ungkap Dicky. Lebih lanjut, Dicky mengatakan ada tiga strategi untuk menangani pandemi. Pertama adalah testing, tracing, dan isolasi. Kedua adalah strategi tambahan seperti melalukan lockdown, karantina wilayah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB). Dan, terakhir adalah upaya pencegahan dengan menerapkan new normal atau pola adaptasi kebiasaan baru. Jakarta juga pernah melakukan intervensi dengan menerapkan PSBB dan memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) masuk dan keluar Jakarta. Menurut Dicky upaya intervensi untuk lockdown atau kembali PSBB akan sulit dilakukan kembali karena berbenturan dengan faktor ekonomi. "Pertama yang wajib itu testing, tracing, isolasi, dukungan rawat inap, ini wajib. Kalau yang wajibnya sudah dilakukan dengan aman, lancar, walaupun ada kasus ini enggak apa, tidak ada lonjakan yang tinggi, jadi intervensi tambahan seperti lockdown atau PSBB ya tidak perlu karena itu costly," imbuhnya. Intervensi ini juga tidak bisa dilakukan di daerah lain, mengingat perbedaan dari segi geografis, dan budaya masyarakat. "Untuk strategi utama--testing, tracing, isolasi--tentu bisa jadi model atau rujukan. Namun untuk strategi intervensi DKI [PSBB dan SIKM] dan itu belum tentu bisa dipakai di provinsi lain. Itu kan strategi tambahan, jadi dia akan sangat bergantung pada konsisi lokal," jelasnya. Dicky juga mengatakan, pemerintah dan masyarakat Jakarta sebaiknya tidak merasa tenang setelah mengetahui wilayahnya berhasil berubah ke zona oranye. Justru ia menilai masyarakat dan pemerintah harus lebih waspada dan tidak lantas merasa tenang, sebab zonasi wilayah risiko bersifat dinamis. "Jadi kalau bicara situasi pandemi itu tidak bisa kita mengklaim oke kita saudah aman, hijau, oranye karena selama pandemi ini belum selesai, kita belum bisa sebebasnya aman," jelasnya. Sumber : cnnindonesia.com