Jakarta -- Asosiasi Masyarakat Kepulauan Seribu menggelar aksi protes atas penggunaan Pulau Sebaru Kecil sebagai lokasi observasi 188 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Kapal Pesiar World Dream. Mereka juga menuntut jaminan agar terhindar dari wabah virus corona. Ketua DPD II KNPI Kepulauan Seribu, Lukman Hadi mengatakan aksi yang ditujukan kepada semua elemen pemerintah itu akan digelar di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga rencananya akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). "Aksi nanti sekalian penyerahan surat terbuka dari masyarakat Pulau Seribu lewat DPD II KNPI Kepulauan seribu yang dilampirkan dukungan tanda tangan sekitar 1.300 orang warga Pulau Seribu," kata Lukman, Jumat (28/2). Lukman menjelaskan masyarakat Kepulauan Seribu rata-rata memang menolak penggunaan Pulau Sebaru Kecil sebagai tempat observasi wabah virus corona. Terutama para nelayan dan pelaku wisata yang menurut Lukman menerima kerugian langsung yang cukup signifikan. Para nelayan ini, kata Lukman, dilarang melaut hingga radius sekitar enam kilometer. Sementara para pelaku wisata menerima pembatalan wisatawan hampir 200 orang sejak Pulau Sebaru Kecil dikabarkan akan digunakan sebagai tempat observasi. "Karena mereka yang kena dampak langsung. Makanya kami meminta pertanggungjawaban pemerintah," kata dia. Menurut Lukman, warga Kepulauan Seribu yang hanya berjumlah sekitar 28 ribu jiwa ini mengalami ketakutan lantaran wabah yang telah menewaskan 2.000 lebih masyarakat dunia sewaktu-waktu bisa muncul di wilayah mereka. Alih-alih menggunakan Pulau Sebaru untuk observasi, pihaknya meminta agar 188 WNI itu diobservasi menggunakan kapal KRI milik TNI. "Dengan radius 100 mil laut dari pulau berpenduduk, dan tidak diturunkan di Pulau Sebaru Kecil. Tujuannya agar dapat diobservasi di lepas pantai dan tidak menimbulkan keresahan seperti saat ini, kapal KRI Soeharso juga memiliki fasilitas yang memadai untuk observasi," katanya. Tak hanya itu, Lukman juga mengatakan apabila pemerintah tetap memaksa melakukan observasi di Pulau Sebaru Kecil, maka pihaknya meminta sejumlah jaminan dari pemerintah. "Kami minta kompenasi berupa jaminan kesehatan seperti fasilitas kesehatan, posko kesehatan, dan alat pendukung lainnya kepada masyarakat di wilayah terdekat yang dapat mendeteksi virus corona," kata Lukman. Pihaknya juga meminta agar pemerintah bersedia mendatangkan dokter dan psikiater ke Kepulauan Seribu. Sebab menurut Lukman persoalan Corona ini tak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga berdampak pada kesehatan psikis. Tak hanya itu, Lukman mengatakan pihaknya juga meminta Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi dan membuka fakta serta data dari 188 WNI yang akan diobservasi tersebut. "Terakhir kami minta garansi keamanan terkait dengan kelangsungan sektor pariwisata yang selama satu dekade ini menjadi sumber ekonomi masyarakat selain perikanan," katanya. Sumber : cnnindonesia.com